Sistem dan Struktur Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem pemerintahan
· Tahun 1950, sistem pemerintahan di Indonesia adalah Presidensial dan Parlementer
· Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah Parlementer
· Pada Era ini disebut Demokrasi Liberal
· Ciri demokrasi Liberal adalah sering berganti-ganti cabinet
Kabinet pada masa Demokrasi Liberal
· Kabinet Natsir
· Kabinet Sukiman
· Kabinet Wilopo
· Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
· Kabinet Burhanudin Harahap
· Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
· Kabinet Djuanda
Kabinet Natsir
· Ini dari partai Masyumi
· Melibatkan banyak orang
· Tidak melibatkan partai oposisi (PNI, PKI, dan Murba)
· Masalah yang terjadi : Mosi tidak percaya dari Hadikusumo (PNI) dia menuntut agar pemilihan anggota DPRD karena lebih menguntungkan Masyumi
· Jatuhnya Kabinet : karena mosi tidak percaya tersebut di setujui oleh anggota parlemen, maka kabinet ini jatuh
KABINET SUKIMAN
· Dari Partai Masyumi
· Kabinet ini melibatkan PNI
· Kabinet ini merealisasi program politik masing-masing, contohnya: anggota PNI merekrut anggota PNI, begitu juga dengan masyumi
· Masalah yang terjadi : mosi tidak percaya dari Sunarjo (PNI) tentang penandatangan Mutual Security Act (Ahmad Subardjo dan Merle Cochran) ini melanggar Politik Luar Negeri Indonesia
KABINET WILOPO
· Mendapat dukungan luas dari PSI dan PSII
· Tugasnya : menjalankan persiapan pemilu
· Masalah yang terjadi : krisis ekonomi, jatuhnya harga barang eksport, impor meningkat, pemogokan, dan peristiwa 17 Oktober 1952
· Jatuhnya kabinet : masalah Tanjung Morawa
KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I
· Tujuan : menyelenggarakan pemilu (tidak berhasil)
· Kesuksesan : menyelenggarakan KAA April 1955
· Masalah yang muncul : masalah pimpinan TNI-AD (masih peristiwa 17 Oktober 1952)
KABINET BURHANUDIN HARAHAP
· Tugas : menyelenggarakan pemilu dan berhasil
· Kesuksesan : menyelesaikan masalah TNI-AD (diangkatnya kembali Nasution sebagai KSAD)
· Setelah pemilu justru hubungan Sukarno-Hatta renggang, dan menyebabkan Hatta mengundurkan diri menjadi Wapres
· Pergolakan politik memburuk karena sukarno mengeluarkan pernyataan bahwa di Indonesia perlu diterapkan Demokrasi Terpimpin tetapi ditentang
· Setelah pemilu, Sukarno menunjuk PNI, dan PNI menunjuk Ali dan Wilopo
· Akhirnya Sukarno menunjuk Ali sebagai perdana menteri untuk kabinet pengganti
· Ali memilih kabinet koalisi yaitu PNI, Masyumi dan NU tanpa PKI
KABINET ALI SASTROAMIDJOYO II
· Rencana 5 tahun : Irian Barat, Otonomi daerah, perbaikan buruh, dan perbaikan ekonomi
· Masalah yang terjadi :
a. Gagal memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat
b. Anti Cina
c. Sikap kritis daerah terhadap pusat
d. Muncul gerakan separatisme di daerah-daerah
· Sukarno mengatakan Demokrasi Liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia karena terjadi banyak masalah
· Akhirnya Sukarno menunjuk dirinya sebagai Formatur untuk membentuk kabinet ekstraparlementer dan berhasil mendirikan kabinet Karya (Djuanda sebagai PM, karena dia tidak berpartai)
KABINET DJUANDA
· Disebut zaken kabinet
· Panca karya kabinet Djuanda :
a. Membentuk Dewan
b. Normalisasi Keadaan Politik
c. Melancarkan Pembatalan KMB
d. Perjuangan Irian Barat
e. Pembangunan
· Pada demokrasi ini, Indonesia mendapatkan deklarasi Djuanda
SISTEM KEPARTAIAN
· Parpol : kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai cita-cita yang sama
· Tujuan Parpol : mmeperoleh kekuasaan secara konstitusional
· Sukarno pernah membentuk PNI sebagai partai tunggal tetapi gagal
· Sampai akhirnya muncul parpol-parpol seperti Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI
· Karena pada masa demokrasi liberal terjadi multipartai dan sering berganti kabinet, maka Sukarno menginginkan Indonesia menganut Demokrasi Terpimpin
Pemilu 1955
· Pemilu pertama terjadi tahun 1955
· Pemilu pertama terjadi 2 tahap, yaitu :
a. 29 September 1955 memilih anggota Parlemen
b. 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante
· Pemilu pertama tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia
· Pemilu pertama terdapat 100 partai besar dan kecil untuk anggota DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk konstituante
· Hasil pemilu pertama tahun 1955 untuk pemilihan anggota DPR:
a. PNI 57 kursi
b. Masyumi 57 Kursi
c. NU 45 Kursi
d. PKI 39 kursi
· Pemilu pertama menghasilkan anggota DPR sebanyak 250
· Hasil pemilu untuk anggota Konstituante:
a. PNI 119
b. Masyumi 112
c. NU 91
d. PKI 80
· Dalam sidang Konstituante berhasil menyelesaikan rancangan UUD tetapi tidak berhasil merumuskan dasar negara
· Pada pembentukan Dasar Negara ada 3 usulan, yaitu:
a. PNI, PKRI, Permai, Parkindo, Baperki mengusulkan Pancasila
b. Masyumi, NU, PSII mengusulkan Dasar Negara Islam
c. Murba, Partai Buruh mengusulkan dasar negara sosial-ekonomi
· Usulan pendukung islam (memasukkan nilai-nilai islam seperti pada piagam jakarta untuk pembukaan UUD yang baru, tetapi usulannya di tolak)
· Karena konstituante tidak bisa menyelesaikan masalah maka sukarno mengusulkan Indonesia kembali ke UUD 1945
· Konstituante mengadakan musyawarah tetapi tidak berhasil
· Nasution akhirnya melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang
· Alternatif sukarno bersama Dewan Nasional, MA dan pimpinan Angkatan perang menghasilkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya:
a. Menetapkan pembubaran Konstituante
b. Pembentukan MPRS dan DPAS
c. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950
SISTEM EKONOMI NASIONAL
· Ekonomi Indonesia sudah teradopsi kearah ekonomi kolonial
· Oleh karena itu, perekonomian Indonesia perlu ada perubahan yang tadinya berkiblat ke kolonial menjadi ekonomi Nasional (pada Kabinet Natsir, tetapi susah pelaksanaannya)
· Akibat perekonomian kolonial, di Indonesia banyak dikuasai oleh perusahaan asing dan dikuasai Cina sebagai penggerak ekonomi
· Muncul ide dari Soemitro Djojohadikusumo agar ekonomi Indonesia menajdi Ekonomi Nasional yaitu dengan : memberikan modal terhadap pengusaha pribumi yang bermodal kecil dengan memberikan bantuan kredit ( untuk menuju kearah ekonomi nasional Indonesia membutuhkan pengusaha pribumi)
· Plan Sumitro di wujudkan dengan nama Program Benteng (mencadangkan barang-barang Impor, memberi kesempatan pedagang pribumi untuk membangun modal, menumbuhkan semangat pribumi agar siap bersaing dengang pengusaha Cina dan Asing)
· Hambatan Program benteng:
a. Yang menerima Lisensi orang yang dekat dengan birokrat
b. Penjualan Lisensi Impor (keturunan Cina)
c. Perusahaan milik Cina di daftarkan dengan nama orang Indonesia (Indonesia hanya sebagai alat, yang menjalankan Cina)
· Dari hambatan tersebut muncullah Program Ali-Baba
· Gerakan Asaat (melindungi orang Indonesia dalam persaingan dengan asing dan Cina)
· Dukungan pemerintah pada program Asaat : memberikan Lisensi khusus pada pengusaha pribumi
· Dampak negatif asaat : yang tidak suka dengan Cina, merusak toko-toko milik orang Cina
· Gunting Syafrudin (memotong nilai mata uang yang nilai nominalnya diatas 2,50 menjadi setengahnya)
· Program pembangunan 5 tahun (mendorong munculnya indistri besar, munculnya perusahaan untuk kepentingan umum dan Jasa
· Nasionalisasi Perusahaan Asing (perusahaan asing dicabut dan diganti dengan perusahaan RI)
· Karena janji belanda akan mengembalikan Irian Barat tak kunjung di tepati maka RI melakukan langkah pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan kemudia perusahaan yang diambil alih langsung di nasionalisasikan
Sistem Ekonomi Liberal
· Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia terbebani utang (baik utang LN maupun dalam negeri)
· Permasalahan Indonesia ada 2 yaitu jangka panjang (penambahan jumlah penduduk dan kesejahteraan penduduk yang rendah), kemudian masalah jangka pendek (Inflasi dan biaya hidup)
· Tahun 1951, pendapatan pemerintah berkurang karena:
a. Tidak ada hasil ekspor (ekspor hanya mengandalkan perkebunan dan pertanian saja)
b. Pengeluaran semakin meningkat (situasi politik yang tidak stabil)
c. Pemerintah tidak merancang keuangan sendiri tapi justru yang merancang adalah Belanda
d. Tidak bisa memanfaatkan SDA
· Penanganan :
a. Melaksanakan Indutrialisasi (pendirian pabrik besar, semen, pemintalan dan percetakan
b. Peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana
c. Penanaman modal asing
· Finek (Finansial Ekonomi), Finek yang diajukan Indonesia ke Belanda al:
a. Pembatalan persetujuan Finek hasil KMB
b. Hubungan Fineki Indonesia-Belanda adalah hubungan Bilateral
c. Hubungan Finek atas dasar UU nasional
· Usulan Finek tidak di setujui oleh Belanda, oleh karena itu Indonesian membubarkan Uni Indonesia-Belanda
· Selain Finek upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sulit adalah dengan pembentukan biro perancang negara (merancang pembangunan jangka panjang)
· Diwijudkan dalam RPLT tetapi susah dijalankan karena di Indonesia terjadi ketegangan politik dengan cara diplomasi gagal yang akhirnya memunculkan pemberontakan yang penumpasannya membutuhkan biaya tinggi
Sistem pemerintahan
· Tahun 1950, sistem pemerintahan di Indonesia adalah Presidensial dan Parlementer
· Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah Parlementer
· Pada Era ini disebut Demokrasi Liberal
· Ciri demokrasi Liberal adalah sering berganti-ganti cabinet
Kabinet pada masa Demokrasi Liberal
· Kabinet Natsir
· Kabinet Sukiman
· Kabinet Wilopo
· Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
· Kabinet Burhanudin Harahap
· Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
· Kabinet Djuanda
Kabinet Natsir
· Ini dari partai Masyumi
· Melibatkan banyak orang
· Tidak melibatkan partai oposisi (PNI, PKI, dan Murba)
· Masalah yang terjadi : Mosi tidak percaya dari Hadikusumo (PNI) dia menuntut agar pemilihan anggota DPRD karena lebih menguntungkan Masyumi
· Jatuhnya Kabinet : karena mosi tidak percaya tersebut di setujui oleh anggota parlemen, maka kabinet ini jatuh
KABINET SUKIMAN
· Dari Partai Masyumi
· Kabinet ini melibatkan PNI
· Kabinet ini merealisasi program politik masing-masing, contohnya: anggota PNI merekrut anggota PNI, begitu juga dengan masyumi
· Masalah yang terjadi : mosi tidak percaya dari Sunarjo (PNI) tentang penandatangan Mutual Security Act (Ahmad Subardjo dan Merle Cochran) ini melanggar Politik Luar Negeri Indonesia
KABINET WILOPO
· Mendapat dukungan luas dari PSI dan PSII
· Tugasnya : menjalankan persiapan pemilu
· Masalah yang terjadi : krisis ekonomi, jatuhnya harga barang eksport, impor meningkat, pemogokan, dan peristiwa 17 Oktober 1952
· Jatuhnya kabinet : masalah Tanjung Morawa
KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I
· Tujuan : menyelenggarakan pemilu (tidak berhasil)
· Kesuksesan : menyelenggarakan KAA April 1955
· Masalah yang muncul : masalah pimpinan TNI-AD (masih peristiwa 17 Oktober 1952)
KABINET BURHANUDIN HARAHAP
· Tugas : menyelenggarakan pemilu dan berhasil
· Kesuksesan : menyelesaikan masalah TNI-AD (diangkatnya kembali Nasution sebagai KSAD)
· Setelah pemilu justru hubungan Sukarno-Hatta renggang, dan menyebabkan Hatta mengundurkan diri menjadi Wapres
· Pergolakan politik memburuk karena sukarno mengeluarkan pernyataan bahwa di Indonesia perlu diterapkan Demokrasi Terpimpin tetapi ditentang
· Setelah pemilu, Sukarno menunjuk PNI, dan PNI menunjuk Ali dan Wilopo
· Akhirnya Sukarno menunjuk Ali sebagai perdana menteri untuk kabinet pengganti
· Ali memilih kabinet koalisi yaitu PNI, Masyumi dan NU tanpa PKI
KABINET ALI SASTROAMIDJOYO II
· Rencana 5 tahun : Irian Barat, Otonomi daerah, perbaikan buruh, dan perbaikan ekonomi
· Masalah yang terjadi :
a. Gagal memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat
b. Anti Cina
c. Sikap kritis daerah terhadap pusat
d. Muncul gerakan separatisme di daerah-daerah
· Sukarno mengatakan Demokrasi Liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia karena terjadi banyak masalah
· Akhirnya Sukarno menunjuk dirinya sebagai Formatur untuk membentuk kabinet ekstraparlementer dan berhasil mendirikan kabinet Karya (Djuanda sebagai PM, karena dia tidak berpartai)
KABINET DJUANDA
· Disebut zaken kabinet
· Panca karya kabinet Djuanda :
a. Membentuk Dewan
b. Normalisasi Keadaan Politik
c. Melancarkan Pembatalan KMB
d. Perjuangan Irian Barat
e. Pembangunan
· Pada demokrasi ini, Indonesia mendapatkan deklarasi Djuanda
SISTEM KEPARTAIAN
· Parpol : kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai cita-cita yang sama
· Tujuan Parpol : mmeperoleh kekuasaan secara konstitusional
· Sukarno pernah membentuk PNI sebagai partai tunggal tetapi gagal
· Sampai akhirnya muncul parpol-parpol seperti Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI
· Karena pada masa demokrasi liberal terjadi multipartai dan sering berganti kabinet, maka Sukarno menginginkan Indonesia menganut Demokrasi Terpimpin
Pemilu 1955
· Pemilu pertama terjadi tahun 1955
· Pemilu pertama terjadi 2 tahap, yaitu :
a. 29 September 1955 memilih anggota Parlemen
b. 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante
· Pemilu pertama tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia
· Pemilu pertama terdapat 100 partai besar dan kecil untuk anggota DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk konstituante
· Hasil pemilu pertama tahun 1955 untuk pemilihan anggota DPR:
a. PNI 57 kursi
b. Masyumi 57 Kursi
c. NU 45 Kursi
d. PKI 39 kursi
· Pemilu pertama menghasilkan anggota DPR sebanyak 250
· Hasil pemilu untuk anggota Konstituante:
a. PNI 119
b. Masyumi 112
c. NU 91
d. PKI 80
· Dalam sidang Konstituante berhasil menyelesaikan rancangan UUD tetapi tidak berhasil merumuskan dasar negara
· Pada pembentukan Dasar Negara ada 3 usulan, yaitu:
a. PNI, PKRI, Permai, Parkindo, Baperki mengusulkan Pancasila
b. Masyumi, NU, PSII mengusulkan Dasar Negara Islam
c. Murba, Partai Buruh mengusulkan dasar negara sosial-ekonomi
· Usulan pendukung islam (memasukkan nilai-nilai islam seperti pada piagam jakarta untuk pembukaan UUD yang baru, tetapi usulannya di tolak)
· Karena konstituante tidak bisa menyelesaikan masalah maka sukarno mengusulkan Indonesia kembali ke UUD 1945
· Konstituante mengadakan musyawarah tetapi tidak berhasil
· Nasution akhirnya melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang
· Alternatif sukarno bersama Dewan Nasional, MA dan pimpinan Angkatan perang menghasilkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya:
a. Menetapkan pembubaran Konstituante
b. Pembentukan MPRS dan DPAS
c. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950
SISTEM EKONOMI NASIONAL
· Ekonomi Indonesia sudah teradopsi kearah ekonomi kolonial
· Oleh karena itu, perekonomian Indonesia perlu ada perubahan yang tadinya berkiblat ke kolonial menjadi ekonomi Nasional (pada Kabinet Natsir, tetapi susah pelaksanaannya)
· Akibat perekonomian kolonial, di Indonesia banyak dikuasai oleh perusahaan asing dan dikuasai Cina sebagai penggerak ekonomi
· Muncul ide dari Soemitro Djojohadikusumo agar ekonomi Indonesia menajdi Ekonomi Nasional yaitu dengan : memberikan modal terhadap pengusaha pribumi yang bermodal kecil dengan memberikan bantuan kredit ( untuk menuju kearah ekonomi nasional Indonesia membutuhkan pengusaha pribumi)
· Plan Sumitro di wujudkan dengan nama Program Benteng (mencadangkan barang-barang Impor, memberi kesempatan pedagang pribumi untuk membangun modal, menumbuhkan semangat pribumi agar siap bersaing dengang pengusaha Cina dan Asing)
· Hambatan Program benteng:
a. Yang menerima Lisensi orang yang dekat dengan birokrat
b. Penjualan Lisensi Impor (keturunan Cina)
c. Perusahaan milik Cina di daftarkan dengan nama orang Indonesia (Indonesia hanya sebagai alat, yang menjalankan Cina)
· Dari hambatan tersebut muncullah Program Ali-Baba
· Gerakan Asaat (melindungi orang Indonesia dalam persaingan dengan asing dan Cina)
· Dukungan pemerintah pada program Asaat : memberikan Lisensi khusus pada pengusaha pribumi
· Dampak negatif asaat : yang tidak suka dengan Cina, merusak toko-toko milik orang Cina
· Gunting Syafrudin (memotong nilai mata uang yang nilai nominalnya diatas 2,50 menjadi setengahnya)
· Program pembangunan 5 tahun (mendorong munculnya indistri besar, munculnya perusahaan untuk kepentingan umum dan Jasa
· Nasionalisasi Perusahaan Asing (perusahaan asing dicabut dan diganti dengan perusahaan RI)
· Karena janji belanda akan mengembalikan Irian Barat tak kunjung di tepati maka RI melakukan langkah pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan kemudia perusahaan yang diambil alih langsung di nasionalisasikan
Sistem Ekonomi Liberal
· Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia terbebani utang (baik utang LN maupun dalam negeri)
· Permasalahan Indonesia ada 2 yaitu jangka panjang (penambahan jumlah penduduk dan kesejahteraan penduduk yang rendah), kemudian masalah jangka pendek (Inflasi dan biaya hidup)
· Tahun 1951, pendapatan pemerintah berkurang karena:
a. Tidak ada hasil ekspor (ekspor hanya mengandalkan perkebunan dan pertanian saja)
b. Pengeluaran semakin meningkat (situasi politik yang tidak stabil)
c. Pemerintah tidak merancang keuangan sendiri tapi justru yang merancang adalah Belanda
d. Tidak bisa memanfaatkan SDA
· Penanganan :
a. Melaksanakan Indutrialisasi (pendirian pabrik besar, semen, pemintalan dan percetakan
b. Peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana
c. Penanaman modal asing
· Finek (Finansial Ekonomi), Finek yang diajukan Indonesia ke Belanda al:
a. Pembatalan persetujuan Finek hasil KMB
b. Hubungan Fineki Indonesia-Belanda adalah hubungan Bilateral
c. Hubungan Finek atas dasar UU nasional
· Usulan Finek tidak di setujui oleh Belanda, oleh karena itu Indonesian membubarkan Uni Indonesia-Belanda
· Selain Finek upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sulit adalah dengan pembentukan biro perancang negara (merancang pembangunan jangka panjang)
· Diwijudkan dalam RPLT tetapi susah dijalankan karena di Indonesia terjadi ketegangan politik dengan cara diplomasi gagal yang akhirnya memunculkan pemberontakan yang penumpasannya membutuhkan biaya tinggi