Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar
negeri Indonesia. dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto,
Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi
tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik keamanan
dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari
Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri
(polugri), yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihakpihak Barat dan “good
neighbourhood policy” melalui Association South East Asian nation (ASEAN).
Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan
ekonomi, untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya
kebutuhan pokok rakyat, pada dasawarsa abad yang akan datang. Tujuan utama
politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order (tatanan
baru) adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi
ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang
aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya.
Berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri
Indonesia yang bebas aktif.
“ Bagi
Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-Blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah
alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar
negeri yang bebas dan aktif karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati,
atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana
Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik
ataupun secara ideologis bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai
masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun, baik secara
militer, politis, ataupun secara ideologis.” (Kumpulan Pidato Presiden Soeharto,
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech)
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik
luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian
khusus terhadap soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya
stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan
Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan
dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta
bantuan pinjaman. Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai
pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, seperti
halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya
antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi
terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari
Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan
dari pihak asing. Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia
bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Konfrontasi
berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar
Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang
isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara.
Selanjutnya Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi
ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam pembentukan
ASEAN Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN.
ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerja sama ASEAN
dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada
kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu
pembangunan ekonomi dan sikap non komunis. Dengan demikian, stabilitas
negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri
sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik
luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba
difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini. Pemerintahan
Soeharto coba membangun Indonesia sebagai salah satu negara Industri baru di
kawasan Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan,
Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru. Di samping itu, politik
luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN, juga untuk membentuk citra positif Indonesia
sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi
investasi industri.
Presiden soekarno memakai kerjasama ekonomi asia pasific (APEC)
untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya Indonesia tidak
setuju dengan APEC. Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi
liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat
mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN. Setelah berakhirnya Perang
Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorongnya
antara lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya.
Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan
menjadi Ketua Gerakan Non Blok X pada tahun 1992, setidaknya memberikan
pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional.
Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk kondisi
perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan
nasional, Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau
penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri
Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia. Kepemimpinan Soeharto secara
umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Diparuh pertama
kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan low
profile. Dan pada paruh terakhir kepemimpinannya, sejak 1983, Soeharto
mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high
profile. Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar
negerinya, yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi
politik-ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia, dengan nilai ingin
menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif (di dalam negeri) dan
akomodatif (di luar negeri).